DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda pengesahan Rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2025 di aula Paripurna Sekretariat DPRD Kota Kendari. Sabtu sore, (30/11/2024).
Paripurna ini dipimpin oleh ketua DPRD kota Kendari Laode Muhammad Inarto didampingi wakil ketua DPRD kota Kendari Rizki Brilian Pagala dan Irmawati serta dihadiri penjabat Walikota Kendari Muhammad Yusup, pejabat Sekda Kota Kendari Sukirman, dan kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari serta Camat Sekota Kendari.
Paripurna diawali dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD kota Kendari yang diawali oleh Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh La Ode Alimin di mana beliau mengatakan partai Demokrat berharap alokasi dari pemerintah pusat seperti dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
“Berkaitan dengan pendapatan asli daerah Fraksi Demokrat berharap alokasi penganggaran disesuaikan dengan potensi riil yang ada di kota Kendari dan tetap berdasarkan pada peraturan daerah yang ada sehingga penyerapan dan realisasi pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk kemajuan Kota Kendari di masa mendatang” ungkapnya.
Selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem yang dibacakan oleh Andi Siti Rofikah Hidayat mengatakan harapannya agar pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama yang baik dalam pengelolaan anggaran dan dalam pelaksanaan tidak melakukan perubahan atau pergeseran secara sepihak
“Fraksi Nasdem berharap bahwa program-program yang dialokasikan adalah program-program yang bermanfaat dan dapat menjawab kebutuhan langsung masyarakat dan bukan hanya merupakan pemenuhan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan” katanya.
Kemudian, dalam pandangan akhir Fraksi Partai PKS yang dibacakan oleh Fitri Yanti Rifai mengatakan PKS mengharapkan agar setiap SKPD pengelola anggaran dalam mengelola anggaran hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan disiplin anggaran yang tepat waktu dan tempat sasaran serta menghindari hal-hal berkaitan dengan belanja daerah yang tidak memiliki dampak yang baik untuk masyarakat
“Fraksi PKS merekomendasikan kepada SKPD terkait yang memiliki potensi dalam menghasilkan pendapatan daerah agar meningkatkan kreativitasnya terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pada dinas pendapatan, DLHK dan PUPR agar hasil pendapatan daerah dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan” bebernya.
Lebih lanjut beliau juga menyarankan agar pembangunan infrastruktur pengendalian bencana dan pendukung upaya pengendalian banjir diprioritaskan dalam realisasinya agar masyarakat tidak selalu merasa khawatir jika musim hujan tiba.
Gilang Satya Witama saat membacakan pandangan akhir fraksi persatuan Indonesia Raya mengatakan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah kota Kendari harus lebih konsisten dengan apa yang sudah direncanakan.
“Fraksi persatuan Indonesia Raya menyampaikan beberapa rekomendasi dan catatan untuk efektivitas pelaksanaan program serta perbaikan di masa mendatang antara lain sumber pendapatan, prioritas program, infrastruktur, pendidikan khususnya dapat mensukseskan program makan siang bergizi” tutupnya
Berikutnya, fraksi partai Golkar yang dibacakan oleh Fadhal Rahmat mengatakan agar pemerintah kota Kendari dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi Daerah dan menghindari terjadinya kebocoran penerimaan daerah.
“Kami berharap agar pembangunan yang bersifat monumental dan tidak bersentuhan langsung pada masyarakat agar menjadi pertimbangan dalam pembiayaannya ke depan mengingat porsi anggaran pembiayaan pembangunan bagi masyarakat peruntukannya belum memadai dan sangat diperlukan terhadap pelayanan pemerintah pada masyarakat harus ditingkatkan” tuturnya.
Sementara itu fraksi PDI perjuangan dalam pandangan fraksinya yang dibacakan Laode lawama menyampaikan pernekanannya terhadap beberapa hal diantaranya optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, fokus pada ekonomi, dan kesejahteraan sosial serta memberikan catatan khusus berubah mitigasi bencana dan penanganan lingkungan hidup
“Fraksi PDIP perjuangan mendukung upaya pemerintah kota Kendari dalam mengalokasikan anggaran yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.” ungkapnya.
Terakhir, fraksi PAN yang dibacakan oleh M. Syaifullah Usman menyampaikan harapan dan rekomendasi yaitu pelaksanaan APBD tahun 2025 agar mengedepankan transparansi akuntabilitas dan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapnya serta penanganan di lingkungan hidup khususnya pencemaran dan kerusakan dilakukan secara konkret dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
“Program pengentasan kemiskinan dan pengendalian inflasi dilaksanakan dengan target yang jelas dan terukur”
Fraksi PAN juga berharap agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin demi kemajuan Kota Kendari dan kesejahteraan masyarakatnya.
Paripurna kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD oleh sekretaris DPRD kota Kendari Adriana Musaruddin kemudian dilanjutkan pidato Walikota Kendari dan penandatanganan deklarasi DPRD dan pemerintah kota Kendari atas pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD tahun anggaran 2025 dan ditutup dengan penyerahan keputusan DPRD kota Kendari kepada pemerintah kota.
Foto : A1/Ipang