Ketua DPRD kota Kendari Laode Muhammad Inarto menghadiri acara pelantikan 25 pejabat eselon 2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) lingkup pemerintah Kota Kendari. Rabu (14/05/2025).
Pelantikan yang digelar usai uji kompetensi beberapa waktu lalu ini dilakukan langsung Walikota Kendari Siska karena Imran dan dihadiri oleh wakil walikota Kendari Sudirman, Forkopimda kota Kendari, PJ. Sekda kota Kendari serta Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Pelantikan ini, menurut Siska, telah mendapatkan persetujuan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Alhamdulillah, baru saya yang diberi izin di Sulawesi Tenggara untuk melantik,” ujar Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan adalah hal biasa dalam birokrasi. Menariknya, tidak ada satu pun pejabat yang dinyatakan nonjob—seluruhnya hanya mengalami pergeseran jabatan atau rolling.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana menunjukkan kinerja, profesionalisme, dan loyalitas. Bisa saja dua bulan setelah pelantikan, jika dinilai bagus oleh pimpinan, akan dipromosikan kembali,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa jabatan bukanlah posisi aman bagi mereka yang tidak menunjukkan kinerja.
“Kalau masih menjabat tapi malas-malasan, maka sudah layak untuk dinonjob,” tegasnya.
Wali Kota Kendari juga secara terbuka membantah adanya praktik jual beli jabatan. Ia menyebut tak meminta sepeser pun dari para pejabat yang dilantik. Bahkan, dirinya menerima laporan bahwa saat pelantikan camat sebelumnya, ada dugaan oknum meminta bayaran kepada calon camat.
“Kalau informasi itu benar, saya akan proses,” ujarnya serius.
Siska juga menepis anggapan bahwa pelantikan ini dilandasi kepentingan pribadi atau politik. Sebagai bukti, ia menyebut pernah melantik Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan istri dari lawan politiknya saat Pilkada lalu.