Kendari, 31 Juli 2025 – Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Inarto bersama Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Kantor Gubernur Sultra, Kamis (31/7/2025).
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah se-Sultra ini, Wali Kota Kendari menegaskan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan moral dan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat. “Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, gratifikasi, pungutan liar, penggelapan, hingga benturan kepentingan adalah bentuk-bentuk korupsi yang harus kita lawan bersama,” ujarnya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan dicopot dari jabatannya. “Sudah ada camat dan lurah yang kami berhentikan karena terbukti melanggar,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Inarto memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga integritas pemerintahan.
“Kami di DPRD berkomitmen mengawasi jalannya pemerintahan agar bersih dari praktik korupsi. Penegakan hukum harus didukung dengan penguatan regulasi dan peningkatan kesejahteraan aparatur agar tidak terjerumus dalam korupsi,” kata Laode Muhammad Inarto.
Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sambutannya mengajak seluruh peserta rakor untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan perusak masa depan bangsa. Pencegahan harus jadi prioritas,” tegasnya.
Gubernur juga memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan Pemprov Sultra, seperti penguatan sistem pengawasan internal, transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta audit menyeluruh terhadap perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudho Wibowo, serta jajaran Forkopimda se-Sultra.
Foto : Almuarif