Kendari, 3 November 2025 – Komisi III DPRD Kota Kendari menggelar rapat kerja bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kepala Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Kendari beserta jajarannya. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III Sekretariat DPRD Kota Kendari ini membahas isu krusial terkait perumahan di Kota Kendari, termasuk penyebab banjir dan potensi konflik sosial antar warga.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Muslimin, didampingi oleh anggota Komisi III lainnya, yaitu H. Samsuddin Rahim dan Anita Dahlan Moga.
Tujuan utama dari rapat kerja ini adalah untuk mencari solusi komprehensif terhadap permasalahan perumahan yang semakin kompleks di Kota Kendari. Komisi III DPRD Kota Kendari berupaya mengidentifikasi akar masalah penyebab banjir yang sering melanda kawasan perumahan, serta potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat permasalahan pertanahan dan perumahan.
Muslimin menjelaskan bahwa rapat kerja ini merupakan langkah awal untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Kendari. Ia berharap, rekomendasi tersebut dapat menjadi dasar bagi penyusunan program dan kegiatan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah perumahan dan banjir di Kota Kendari.
“Rapat kerja ini sangat penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif dari pihak-pihak terkait. Kami ingin memahami akar masalahnya, sehingga kami dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muslimin menambahkan bahwa Komisi III DPRD Kota Kendari akan terus mengawal permasalahan perumahan ini dan berupaya mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat Kota Kendari. Ia berharap, dengan adanya kerja sama yang baik antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, masalah perumahan dan banjir di Kota Kendari dapat segera teratasi.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan perumahan ini. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Kota Kendari yang lebih baik dan lebih nyaman untuk ditinggali,” pungkasnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan dapat segera diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Kendari. Komisi III DPRD Kota Kendari berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan perumahan ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat atas perumahan yang layak terpenuhi.