Kendari – Komisi 3 DPRD Kota Kendari menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kota Kendari di ruang rapat Komisi 3 Sekretariat DPRD, Senin (23/2/2026). Raker ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3, Laode Azhar, dan diikuti oleh Wakil Ketua Arsyad Alastum, Sekretaris Muslimin, serta beberapa anggota Komisi 3, yaitu H. Samsuddin Rahim, Laode Alimin, Simon Mantong, Apriliani Puspitawati, Hasbulan, La Yuli, dan Rajab Jinik.
Dalam rapat ini, turut hadir Kepala Dinas Perumahan, Hj. Satria Damayanti, bersama jajaran pejabat terkait. Raker ini digelar sebagai tanggapan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan saat masa reses sebelumnya, khususnya tentang dampak pembangunan perumahan terhadap munculnya banjir dan sistem drainase.
Laode Azhar menyampaikan bahwa keberadaan perumahan yang dilakukan tanpa kesiapan sistem drainase yang memadai telah menjadi pemicu utama banjir di beberapa wilayah. Ia menegaskan pentingnya memastikan sistem drainase dibangun terlebih dahulu sebelum proses penjualan dan pengembangan perumahan berlangsung secara massif.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya fokus pada penjualan lahan dan unit, tetapi juga memperhatikan aspek infrastruktur seperti drainase dan pengelolaan lingkungan agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Laode Azhar.
Kepala Dinas Satria Damayanti menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah, namun masih perlu koordinasi yang lebih intensif dengan DPRD dan masyarakat agar pembangunan infrastruktur perumahan berjalan secara berkesinambungan dan memenuhi standar. Ia juga mengaku akan meninjau ulang sistem pembangunan drainase di kawasan perumahan yang sudah terlanjur berkembang.
Rapat berlangsung diskusi konstruktif, dengan fokus utama pada penyusunan langkah-langkah strategis untuk memastikan pembangunan perumahan yang tidak menimbulkan banjir dan kerusakan lingkungan. Komisi 3 DPRD menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengatasi permasalahan ini demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.