KENDARI, humas DPRD Kota Kendari – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menerima kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan pada Kamis (9/4/2026). Kegiatan bertujuan untuk melakukan konsultasi terkait kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak dan retribusi daerah.
Rombongan dari DPRD Kabupaten Buton Selatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Dodi Hasri diterima oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kota Kendari Muhammad Zul Arsyam, yang didampingi oleh Staf Khusus Pimpinan Azis. Dalam kunjungan ini, pihak Buton Selatan ingin mempelajari pengalaman dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Kota Kendari dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, yang diharapkan dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi daerah mereka.
Selama pertemuan, pihak Sekretariat DPRD Kota Kendari menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan regulasi yang mendukung peningkatan PAD, mekanisme pengelolaan pajak daerah, sistem pemungutan retribusi yang efektif, serta upaya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan terkait pendapatan daerah. Beberapa contoh program unggulan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Kendari juga dipaparkan sebagai bahan pembelajaran bagi rombongan tamu.
Setelah menyambut kunjungan tersebut, Kabag Hukum Muhammad Zul Arsyam menyampaikan tanggapan dan harapannya terkait kegiatan ini.
“Kami sangat senang dapat menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Buton Selatan. Pertukaran pengalaman seperti ini sangat penting dalam meningkatkan kapasitas lembaga legislatif. Peningkatan PAD adalah tantangan bersama bagi setiap daerah, sehingga berbagi kebijakan dan praktik terbaik akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan daerah masing-masing,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kota Kendari senang berbagi pengalaman yang telah diraih, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah yang mendukung optimalisasi pajak dan retribusi, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD untuk memastikan penerimaan daerah berjalan dengan efektif dan akuntabel.
“Kami berharap konsultasi kali ini dapat memberikan wawasan baru bagi DPRD Kabupaten Buton Selatan dalam mengembangkan kebijakan terkait PAD. Selain itu, kami juga berharap kerja sama antara kedua lembaga legislatif dapat terus terjalin, baik dalam hal pertukaran informasi maupun kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi keprihatinan bersama bagi masyarakat di wilayah masing-masing,” pungkas Zul Arsyam.