Ketua DPRD kota Kendari H Subhan bersama sekretaris DPRD kota Kendari Adriana Musaruddin menghadiri acara rapat koordinasi Pemerintah Kota Kendari di aula Mepokoaso lantai 10 Kantor balai Kota Kendari. Sabtu Malam, (13/01/2024).
Rapat koordinasi yang dikemas secara santai ini dipimpin Pj. Walikota Kendari Muhammad Yusup dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwansyah Taridala, Forkopimda, Asisten , Staf Ahli dan kepala OPD Pemerintah Kota Kendari, camat dan lurah se- Kota Kendari.
Rakor ini membahas beberapa hal yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Kendari Pada tahun 2024 dalam mewujudkan Kota Kendari yang aman nyaman dan bahagia.
Hal pertama yang dibahas ini diawali dengan pembuatan SK penetapan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
“Terkait dengan perencanaan dan untuk kegiatan fisik yang sudah ada perencanaannya segera diproses lelang. Saya minta hari Senin besok semua sudah diproses. Tentunya ini terkait dengan percepatan dan penyerapan APBD kita,” kata Pj wali kota.
Percepatan realisasi APBD ini berdasarkan arahan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Percepatan realisasi APBD ini akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat. Dalam melakukan pengadaan atau optimalisasi belanja juga tetap memprioritaskan e katalog, maupun katalog lokal termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja non-tunai.
“Selanjutnya juga pembayaran pekerjaan fisik dilakukan pertermin sesuai dengan kemajuan fisik kegiatan. Kita harus hati-hati ini ada pak Kajari dan Kapolres yang menghantui kita, makanya saya hadirkan mereka, kalau kita kerja dengan benar mereka juga senang,” ungkap mantan Pj Bupati Buton Tengah ini, disambut tawa para hadirin.
Yang terpenting juga ialah membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban, untuk memudahkannya maka dalam setiap kegiatan harus memiliki Kerangka Acuan Kerja (KAK). KAK ini juga akan menjadi salah satu indikator penilaian kepala OPD. Dalam melakukan semua kegiatan ini tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai rel.
Rapat ini juga membahas beberapa hal diantaranya peningkatan Pendapatan asli daerah melalui optimalisasi serta mencari potensi baru dan meminimalisir kebocoran PAD Kota Kendari dan penanganan stunting dimana Pj walikota meminta dibuatkan SK baru program orang tua asuh yang akan melibatkan sejumlah pihak diantaranya, Forkopimda, pimpinan perbankan dan Kadin.
Rakor ini juga membahas penanganan masalah stunting dan kemiskinan ekstrim dimana Tahun ini Kota Kendari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kegiatan pembuatan sebanyak 550 unit septiktank individu bagi keluarga terkena stunting dan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, penangan inflasi. Pj Wali Kota Kendari menekankan pembuatan road map penanganan inflasi di Kota Kendari. Road map itu berisi 4 komponen yaitu, memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok masyarakat, memastikan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka, memastikan jalur distribusi kebutuhan pokok tersebut lancar dan membuat list 20 komoditi penyumbang inflasi serta gerakan menanam bagi komoditi yang berpengaruh besar terhadap inflasi.
Dalam kesempatan ini juga PJ. Walikota juga menyinggung pengendalian pemanfaatan ruang oleh pedagang kaki lima (PKL) sehingga menyebabkan kemacetan dibeberapa ruas jalan dikota Kendari.
“Saya minta pihak kepolisian dan TNI untuk bersama-sama kita tertibkan ini semua,” pintanya.
Selanjutnya, Terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah, Pj Wali Kota Kendari menegaskan netralitas ASN. Netralitas ini akan dituangkan dalam pakta integritas yang akan ditandatangani oleh ASN.
Terakhir, menyikapi meningkatnya kasus demam berdarah Pj Wali Kota Kendari meminta semua aparatnya hingga ditingkat kelurahan untuk bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran DBD dengan memaksimalkan gerakan 3 M yakni, menutup, mengubur dan menguras. Termasuk melakukan penyemprotan di daerah terdapat penderita.
Foto : Prokopim/Kominfo
