Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Laode Azhar menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait aspirasi puluhan sopir truk container yang tergabung dalam Ikatan Driver Container Kendari soal jalan rusak dari Pelabuhan Bungkutoko-Pelindo. Senin, (14/07/2025).
Di hubungi melalui telfon Ketua Komisi 3 DPRD Kota Kendari Laode Azhar mengatakan Kesimpulan RDP yang di gelar DPRD Provinsi Sulawesi tenggara menghasilkan kesimpulan jangka panjang yaitu menunggu permohonan kota Kendari kepada pemerintah pusat berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
“Yang kedua jangka pendek disepakati tadi pemerintah kota menanggung material timbunan, provinsi menyiapkan alat berat, dan Pelindo menyediakan bahan bakar dan operator alat berat, jangka pendeknya seperti itu supaya ditangani terus menerus tanahnya dipadatkan” ucap anggota DPRD Dapil Kecamatan Kendari dan Kecamatan Kendari barat ini.
Lebih lanjut Laode Azhar menjelaskan selama ini penimbunan dilakukan dengan menggunakan tanah Nambo sehingga pada saat musim hujan akses jalan berlumpur ditambah lagi jalan tersebut dilalui dengan kendaraan yang bertonase berat yang memperburuk kondisi jalan.
“Awalnya kan saya mengusulkan agar dihibahkan belajar dari pengalaman Makassar ternyata GM Pelindo tadi sampaikan ke saya bahwa hibah tersebut sedang bermasalah” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menambahkan menolak tegas jika nantinya jalan tersebut dihibahkan kemudian di tutup oleh Pihak Pelindo karena meskipun jalan itu saat ini banyak dilalui kendaraan kontainer dan angkutan pelabuhan, namun status jalan tersebut masih menjadi akses umum yang digunakan masyarakat, termasuk warga sekitar dan pengendara dari luar area pelabuhan.
“Kalau seandainya jalan itu dihibahkan kepada Pelindo pasti ditutup. saya bilang, tidak bisa kalau begitu ndak mungkin karena ada akses masyarakat ini tidak bisa kita usahakan untuk hibah kalau begitu”
Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat bahwa dana IJD yang kemungkinan disetujui hanya sekitar Rp20 miliar. Jumlah tersebut dinilai masih sangat jauh dari kebutuhan anggaran untuk perbaikan ruas jalan Bungkutoko–Pelindo yang membutuhkan biaya hingga Rp37 miliar.
Terkait kondisi itu, lanjut Laode Ashar, DPRD Kota Kendari bersama DPRD Sultra dan perwakilan dari Komisi V DPR RI akan mendatangi kantor pusat Pelindo dalam waktu dekat untuk mendorong agar pihak Pelindo ikut ambil bagian secara lebih konkret dalam penanganan kerusakan jalan pelabuhan.
“Kami akan berangkat bersama-sama ke Pelindo Pusat dan Komisi V DPR RI. Tujuannya untuk memperkuat usulan Pemkot Kendari soal pemanfaatan dana IJD, sekaligus meminta keseriusan Pelindo agar mau ikut menyelesaikan masalah ini. Harapan kita, anggaran Rp37 miliar yang diusulkan untuk ruas jalan pelabuhan ini bisa diakomodir baik oleh pusat maupun oleh Pelindo,” jelasnya.