Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kendari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi fraksi DPRD kota Kendari terhadap para Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD kota Kendari tahun 2025 2029. Selasa, (15/07/2025).
Paripurna dipimpin langsung ketua DPRD kota Kendari Laode Muhammad Inarto dan didampingi oleh wakil ketua 1 Rizki Brilian Pagala dan wakil ketua 2 Irmawati serta dihadiri oleh Sekda Kota Kendari Amir Hasan Mewakili Wali Kota Kendari, asisten, staf ahli, kepala opd lingkup Pemerintah Kota Kendari, serta Camat se-kota Kendari
Dalam penyampaian pandangan umum yang dilakukan secara bergiliran Seluruh fraksi DPRD Kota Kendari mendorong agar RPJMD Kota Kendari 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang terukur, partisipatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal ini diutarakan usai menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, dalam rapat paripurna dengan agenda mendengar pandangan fraksi-fraksi terhadap RPJMD 2025-2029 di Gedung DPRD Kendari.
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diwakili Nasruddin Saud menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya di Poasia, Abeli, Nambo, dan Baruga. Fraksi PAN mendorong kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang adil untuk wilayah tersebut.
Selain itu, PAN mendorong strategi pengentasan kemiskinan berbasis data kelurahan, penanggulangan stunting, penguatan mitigasi bencana, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Dalam kesempatan yang sama Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) melalui Gilang Satya Witama menekankan bahwa RPJMD harus menjawab tiga pertanyaan fundamental, ke mana arah pembangunan, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. PIR menilai penyusunan RPJMD masih normatif dan birokratis.
Fraksi ini mendesak agar penyusunan RPJMD dilakukan secara demokratis, melibatkan publik dan memperkuat prinsip legislasi sesuai UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. PIR berharap dokumen RPJMD tidak hanya menjadi retorika, tetapi berisi strategi riil dan terukur.
Sementara, Fraksi PDI Perjuangan diwakili Hety Purnawati Saranani menilai RPJMD sudah sesuai landasan teori, namun pelaksanaannya harus dipercepat agar tidak menghambat program prioritas. Fraksi yang diketuai Hety Saranani ini mendorong agar dokumen RPJMD benar-benar menjadi arah pembangunan yang menyentuh isu mendesak, seperti banjir, wilayah kumuh, dan ketimpangan infrastruktur.
PDI Perjuangan menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik serta SKPD dalam pengawasan. Mereka berharap RPJMD menjadi pedoman nyata pembangunan, bukan sekadar formalitas administratif.
Di sisi lain Fraksi Partai Golkar melalui Fadhal Rahmat mengingatkan pentingnya sinergi RPJMD dengan RTRW dan RDTR Teluk Kendari agar pembangunan tidak melenceng dari arah 20 tahun ke depan. Golkar juga mempertanyakan apakah RPJMD telah mempertimbangkan sektor ekonomi unggulan dan ketahanan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan.
Fraksi PKS yang di bacakan la Yuli menekankan pentingnya penyediaan air bersih, penanggulangan bencana, serta perbaikan infrastruktur seperti drainase, sanitasi, dan transportasi massal. Fraksi ini juga mendorong peningkatan layanan dasar serta sistem informasi yang terintegrasi untuk merespons isu global dan teknologi.
Adapun, Fraksi Nasdem melalui juru bicara Arwin, menyampaikan pentingnya menyusun RPJMD berdasarkan definisi yang kuat atas visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.
Di akhir, Arwin menegaskan bahwa arah kebijakan daerah harus mengacu pada strategi nasional seperti pengembangan SDM, reformasi pengelolaan sampah, dan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan. Seluruh Fraksi DPRD Kendari berharap Pemerintah Kota Kendari dapat merespons pandangan tersebut dalam penyempurnaan dokumen akhir RPJMD.
Foto : A1/Tahir
#kendari #kotakendari #kendarikotagoid #kendarihits #fyp @semuaorang