Kendari, 9 September 2025 – Komisi I DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menjembatani aduan masyarakat terkait polemik pemilihan RT dan RW di Kelurahan Abeli Dalam, Kecamatan Puwatu. RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Zulham Damu, ini menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk Asisten I Setda Kota Kendari, Kepala BKPSDM Kota Kendari, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, Camat Puwatu, dan Lurah Abeli Dalam. Turut hadir pula anggota Komisi I lainnya, yakni Sekretaris Komisi I Laode Abdul Arman, Nasaruddin Saud, dan Jumran.
Aduan masyarakat yang menjadi pokok bahasan dalam RDPU ini berfokus pada dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses pemilihan RT/RW, yang memicu keresahan di kalangan warga Kelurahan Abeli Dalam. Masyarakat berharap agar proses pemilihan dapat berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Setelah mendengarkan berbagai pandangan dan penjelasan dari seluruh pihak yang hadir, Komisi I DPRD Kota Kendari merumuskan sejumlah rekomendasi konstruktif untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat terkait tata cara pemilihan RT/RW yang benar. Selain itu, setiap tahapan pemilihan harus didokumentasikan secara detail dalam bentuk berita acara, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas,” ujar Zulham Damu, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari.
Lebih lanjut, Zulham Damu juga menghimbau kepada seluruh pihak terkait untuk menjalin koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dalam setiap tahapan pemilihan RT/RW. “Komunikasi yang baik antar pihak terkait akan meminimalisir potensi kesalahpahaman dan konflik di masyarakat,” imbuhnya.
Komisi I DPRD Kota Kendari juga mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Abeli Dalam untuk tetap menjaga kondusivitas wilayah dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat. “Kami berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan kondusif di Kelurahan Abeli Dalam,” pungkas Zulham Damu.
Komisi I DPRD Kota Kendari akan terus mengawal proses penyelesaian masalah ini dan siap memfasilitasi mediasi lebih lanjut jika diperlukan, demi terciptanya pemilihan RT/RW yang demokratis dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.